Sistem Hukum dan Macam Macam-Hukum

Pengertian Sistem hukum
       Sistem Berasal dari bahasa Yunani “systema” yang dapat diartikan sebagai keseluruhan yang terdiri dari macam-macam bagian. Prof. Subekti, SH menyebutkan sistem adalah suatu susunan atau tatanan yang teratur, suatu keseluruhan yang terdiri atas bagoan-bagian yang berkaitan satu sama lain, tersusun menurut suatu rencana atau pola, hasil dari suatu penulisan untul mencapai suatu tujuan”.
Dalam suatu sistem yang baik tidak boleh terdapat suatu pertentangan antara bagian-bagian. Selain itu juga tidak boleh terjadi duplikasi atau tumpang tindih diantara bagian-bagian itu. Suatu sistem mengandung beberapa asas yang menjadi pedoman dalam pembentukannya.
         Dapat dikatakan bahwa suatu sistem tidak terlepas dari asas-asas yang mendukungnya. Untuk itu hukum adalah suatu sistem artinya suatu susunan atau tatanan teratur dari aturan-aturan hidup, keseluruhannya terdiri bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain.
Dapat disimpulkan bahwa sistem hukum adalah kesatuan utuh dari tatanan-tatanan yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang satu sama lain saling berhubungan dan berkaitan secara erat.untuk mencapai suatu tujuan kesatuan tersebut perlu kerja sma antara bagian-bagian atau unsur-unsur tersebut menurut rencana dan pola tertentu.

Macam-Macam Hukum :
Pembagian Hukum itu sendiri di golongkan dalam beberapa jenis :

1. Berdasarkan Wujudnya

- Hukum tertulis, yaitu hukum yang dapat kita temui dalam bentuk tulisan dan dicantumkan dalam berbagai peraturan negara, Sifatnya kaku, tegas Lebih menjamin kepastian hukum Sangsi pasti karena jelas tertulis

Cont: UUD, UU, Perda

- Hukum tidak tertulis, yaitu hukum yang masih hidup dan tumbuh dalam keyakinan masyarakat tertentu (hukum adat). Alam praktik ketatanegaraan hukum tidak tertulis disebut konvensi (Contoh: pidato kenegaraan presiden setiap tanggal 16 Agustus)

2. Berdasarkan Ruang atau Wilayah Berlakunya

- Hukum lokal, yaitu hukum yang hanya berlaku di daerah tertentu saja (hukum adat Manggarai-Flores, hukum adat Ende Lio-Flores, Batak, Jawa Minangkabau, dan sebagainya.

- Hukum nasional, yaitu hukum yang berlaku di negara tertentu (hukum Indonesia, Malaysia, Mesir dan sebagainya).

- Hukum internasional, yaiu hukum yang mengatur hubungan antara dua negara atau lebih (hukum perang, hukum perdata internasional, dan sebagainya).

3. Berdasarkan Waktu yang Diaturnya

- Hukum yang berlaku saat ini (ius constitutum); disebut juga hukum positif

- Hukum yang berlaku pada waktu yang akan datang (ius constituendum). Dan

- Hukum asasi (hukum alam).

4.     Menurut sifatnya, hukum dapat dibagi dalam:

1) Hukum yang memaksa

2) Hukum yang mengatur (hukum pelengkap)

5. Menurut isinya maka hukum dapat digolongkan dalam 2 hal:

a. Hukum Publik

Yaitu aturan yang: mengatur hubungan antara Negara dengan warga Negara dan

hubungan antar warga Negara yang menyangkut kepentingan umum.

Hukum public mencakup :

1.Hukum Tata Negara

Mengatur tentang Negara dan perlengkapannya (struktur ketatanegaraan)

2.Hukum Tata Usaha Negara

Mengatur cara kerja dari alat-alat Negara dalam menjalankan tugasnya

3.Hukum Pidana

Aturan hukum yang mengatur perbuatan apa yang boleh dan tidak boleh besarta

sangsi/hukuman bagi pelanggar. Buku yang mengatur hukum pidana disebut KUHP(kitab undang-undang hukum pidana). Isinya berupa aturan dan sangsi bagi pelanggarnya. Oleh sebab itu disebut juga hukum material

4.Hukum Acara

aturan yang berisi tatacara penyelesaian pelanggaran hukum pidana di pengadilan ataupun tata cara penangkapan. Bukunya disebut dengan KUHAP(kitab undang-undang hukum acara pidana).Hukum ini menjadi pedoman bagi polisi, jaksa dan hakim dalam menjalankan tugasnya. Disebut juga dengan hukum formal.

b.Hukum Privat

Adalah keseluruhan hukum yang mengatur hubungan antar warga Negara yang menyangkut kepentingan pribadi atau perseorangan. Jadi kepentingan yang diatur adalah masalah pribadi

Meliputi :

1) Hukum Perdata

Mengatur hubungan perseorangan yang bersifat pribadi, mis : perceraian

2) Hukum dagang

Mengatur hubungan yang terkait dengan perdagangan

3) Hukum adat

Mengatur hubungan hukum yang menyangkut persoalan adat istiadat