A. PENGERTIAN POLITIK LUAR NEGERI
Politik Luar negeri diartikan sebagai strategi dan taktik yang digunakan oleh suatu negara untuk memperjuangkan kepetingan hubungannya dengan negara-negara lain / dunia internasional atas dasar ideologi nasionalnya dalam rangka mencapai tujuan nasioanl.
Menurut UU No. 37 tahun 1999 tentang hubungan luar negeri dinyatakan bahwa politik luar negeri diartikan sebagai kebijakan, sikap, dan langkah pemerintah RI yang diambil dalam melakukan hubungan dengan negara lain, organisasi internasioanl, dan subyek hukum internasioanl.
B. LANDASAN POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA ADALAH
a. Landasan Idiil adalah Pancasila pada sila 2 “ kemanusiaan Yang adil dan beradab “
b. Landasan Struktural adalah UUD1"945 , yaitu :
1.Pembukaan UUD1945
• alenia 1” bahwa kemerdekaan adalaah segala bangsa dan oelh sebab itu maka
penjajahan di atas dunia hapus dihapuskan....
• alenia IV yaitu pada tujuan nasional 4 yang menyatakan ” ikut menciptakan ketertiban dunia yang
berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi, dan keadilan sosial”
2.Batang tubuh UUD 1945
• pasal 11 ayat 1,2 , dan 3
- pasal 11 ayat 1 ” presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaaian,
dan perjanjian dengan negara lain.
- Pasal 11 ayat 2 ” presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan
akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara
atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan DPR.
- Pasal 11 ayat 3 ”ketentuan lebih lanjut tentang perjanjian internasional diatur dengan UU
• pasal 13 ayat 1,2 , dan 3
- pasal 13 ayat 1 ” presiden mengangkat duta dan konsul
- Pasal 13 ayat 2 ” dalam mengangkat duta presiden memperhatikan pertimbangan DPA
- Pasal 13 ayat 3 ” presiden menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan
pertimbangan DPR
c. Landasan Operasional
1. Undang-Undang, antara lain :
- UU No. 37 tahun 1999 tentang hubungan luar negeri
- UU No. 24 tahun 2000 tentang perjanjian internasional
2. Peraturan Presiden ( PERPRES) No.7 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan jangkah Menengah Nasional ( RPJMN ) 2004 -2009 khususnya pada bidang Pemantapan politik luar negeri dan peningkatan kerja sama internasional.
C. DASAR HUKUM POLITIK LUAR LEGERI
Dasar Hukum Penyusunan Rencana Strategik Departemen Luar Negeri Republik Indonesia tahun 2004 –
2009 ini adalah sebagai berikut:
1. Pembukaan dan Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945 dan perubahannya;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 Tahun 1998 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pengesahan Konvensi Wina mengenai Hubungan Diplomatik dan Hubungan Konsuler beserta Protokol Opsionalnya mengenai Hal Memperoleh Kewarganegaraan;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
5. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri;
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional;
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
9. Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2003 tentang Organisasi Perwakilan RI di Luar Negeri;
10. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004-2009;.
11. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
12. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon 1 Kementerian Negara Republik Indonesia;
13. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP);
14. Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK.05/A/OT/IV/2004/02 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK.03/A/OT/XII/2002/02 Tahun 2002 tentang Pedoman Umum Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Departemen Luar Negeri dan Perwakilan RI di Luar Negeri;
15. Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK.06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri.
D. TUJUAN POLITIK LUAR NEGERI
Dalam rangka mewujudkan pencapaian pengelolaan kebijakan politik luar negeri secara efisien dan
efektif, maka misi Departemen Luar Negeri RI dijabarkan dalam beberapa tujuan strategik sebagai berikut
1. Mewujudkan dukungan masyarakat internasional terhadap keutuhan dan kedaulatan wilayah NKRI;
2. Meningkatkan penyelesaian masalah perbatasan wilayah Indonesia dengan negara tetangga secara diplomatis;
3. Mengembangkan kerjasama ekonomi, perdagangan, investasi, alih teknologi dan bantuan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia;
4. Meningkatkan fasilitasi bagi perluasan kesempatan kerja di luar negeri;
5. Mewujudkan kepemimpinan Indonesia dalam proses integrasi ASEAN Community dan penanganan kejahatan lintas negara di kawasan;
6. Memperkuat hubungan dan kerjasama Indonesia dengan negara-negara kawasan Asia Pasifik;
7. Mewujudkan kemitraan strategis baru Asia Afrika;
8. Memantapkan dan memperluas hubungan dan kerjasama bilateral;
9. Memperkuat kerjasama di forum regional dan multilateral;
10. Meningkatkan dukungan dan kepercayaan masyarakat internasional terhadap Indonesia yang demokratis, aman, damai adil dan sejahtera;
11. Meningkatkan komitmen terhadap perdamaian dunia;
12. Meningkatkan pelayanan dan perlindungan warga negara Indonesia dan badan hukum Indonesia di luar negeri;
13. Meningkatkan upaya diplomasi kemanusiaan dalam menangani bencana alam, khususnya rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh dan Sumatera Utara;
14. Mewujudkan organisasi Departemen Luar Negeri yang profesional, efektif dan efisien;
15. Meningkatkan koordinasi dan sinergi dalam penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri.
E. POLITIK LUAR NEGERI YANG BEBAS DAN PROAKTIF Politik luar negeri indonesia menganut azas Politik Luar Negeri yang Bebas dan Proaktif yang berarti :
Bebas artinya : 1. bebas menentukan hari depan nasib bangsanya sendiri tanpa campur tangan bangsa lain. 2. bebas tak mengikat salah satu kekuatan blok barat blok timur ataupun negara adikuasa. 3. bebas menentukan sikap apapun yang didasari Pancasila dan UUD45 dalam menghadapi berbagai mslh
Proaktif artinya : 1. tidak tinggal diam dalam menghadapi masalah internasional. 2. aktif ikut serta menciptakan ketertiban, perdamaian dunia, dan menegakkan keadilan dlm dunia internas 3. ikut aktif dalam setiap kegiatan internasional .
Modul PKn Kls XI Semester Genap Oleh Suhadi, S.Pd.
Politik Luar negeri diartikan sebagai strategi dan taktik yang digunakan oleh suatu negara untuk memperjuangkan kepetingan hubungannya dengan negara-negara lain / dunia internasional atas dasar ideologi nasionalnya dalam rangka mencapai tujuan nasioanl.
Menurut UU No. 37 tahun 1999 tentang hubungan luar negeri dinyatakan bahwa politik luar negeri diartikan sebagai kebijakan, sikap, dan langkah pemerintah RI yang diambil dalam melakukan hubungan dengan negara lain, organisasi internasioanl, dan subyek hukum internasioanl.
B. LANDASAN POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA ADALAH
a. Landasan Idiil adalah Pancasila pada sila 2 “ kemanusiaan Yang adil dan beradab “
b. Landasan Struktural adalah UUD1"945 , yaitu :
1.Pembukaan UUD1945
• alenia 1” bahwa kemerdekaan adalaah segala bangsa dan oelh sebab itu maka
penjajahan di atas dunia hapus dihapuskan....
• alenia IV yaitu pada tujuan nasional 4 yang menyatakan ” ikut menciptakan ketertiban dunia yang
berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi, dan keadilan sosial”
2.Batang tubuh UUD 1945
• pasal 11 ayat 1,2 , dan 3
- pasal 11 ayat 1 ” presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaaian,
dan perjanjian dengan negara lain.
- Pasal 11 ayat 2 ” presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan
akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara
atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan DPR.
- Pasal 11 ayat 3 ”ketentuan lebih lanjut tentang perjanjian internasional diatur dengan UU
• pasal 13 ayat 1,2 , dan 3
- pasal 13 ayat 1 ” presiden mengangkat duta dan konsul
- Pasal 13 ayat 2 ” dalam mengangkat duta presiden memperhatikan pertimbangan DPA
- Pasal 13 ayat 3 ” presiden menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan
pertimbangan DPR
c. Landasan Operasional
1. Undang-Undang, antara lain :
- UU No. 37 tahun 1999 tentang hubungan luar negeri
- UU No. 24 tahun 2000 tentang perjanjian internasional
2. Peraturan Presiden ( PERPRES) No.7 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan jangkah Menengah Nasional ( RPJMN ) 2004 -2009 khususnya pada bidang Pemantapan politik luar negeri dan peningkatan kerja sama internasional.
C. DASAR HUKUM POLITIK LUAR LEGERI
Dasar Hukum Penyusunan Rencana Strategik Departemen Luar Negeri Republik Indonesia tahun 2004 –
2009 ini adalah sebagai berikut:
1. Pembukaan dan Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945 dan perubahannya;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 Tahun 1998 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pengesahan Konvensi Wina mengenai Hubungan Diplomatik dan Hubungan Konsuler beserta Protokol Opsionalnya mengenai Hal Memperoleh Kewarganegaraan;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
5. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri;
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional;
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
9. Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2003 tentang Organisasi Perwakilan RI di Luar Negeri;
10. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004-2009;.
11. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
12. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon 1 Kementerian Negara Republik Indonesia;
13. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP);
14. Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK.05/A/OT/IV/2004/02 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK.03/A/OT/XII/2002/02 Tahun 2002 tentang Pedoman Umum Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Departemen Luar Negeri dan Perwakilan RI di Luar Negeri;
15. Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK.06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri.
D. TUJUAN POLITIK LUAR NEGERI
Dalam rangka mewujudkan pencapaian pengelolaan kebijakan politik luar negeri secara efisien dan
efektif, maka misi Departemen Luar Negeri RI dijabarkan dalam beberapa tujuan strategik sebagai berikut
1. Mewujudkan dukungan masyarakat internasional terhadap keutuhan dan kedaulatan wilayah NKRI;
2. Meningkatkan penyelesaian masalah perbatasan wilayah Indonesia dengan negara tetangga secara diplomatis;
3. Mengembangkan kerjasama ekonomi, perdagangan, investasi, alih teknologi dan bantuan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia;
4. Meningkatkan fasilitasi bagi perluasan kesempatan kerja di luar negeri;
5. Mewujudkan kepemimpinan Indonesia dalam proses integrasi ASEAN Community dan penanganan kejahatan lintas negara di kawasan;
6. Memperkuat hubungan dan kerjasama Indonesia dengan negara-negara kawasan Asia Pasifik;
7. Mewujudkan kemitraan strategis baru Asia Afrika;
8. Memantapkan dan memperluas hubungan dan kerjasama bilateral;
9. Memperkuat kerjasama di forum regional dan multilateral;
10. Meningkatkan dukungan dan kepercayaan masyarakat internasional terhadap Indonesia yang demokratis, aman, damai adil dan sejahtera;
11. Meningkatkan komitmen terhadap perdamaian dunia;
12. Meningkatkan pelayanan dan perlindungan warga negara Indonesia dan badan hukum Indonesia di luar negeri;
13. Meningkatkan upaya diplomasi kemanusiaan dalam menangani bencana alam, khususnya rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh dan Sumatera Utara;
14. Mewujudkan organisasi Departemen Luar Negeri yang profesional, efektif dan efisien;
15. Meningkatkan koordinasi dan sinergi dalam penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri.
E. POLITIK LUAR NEGERI YANG BEBAS DAN PROAKTIF Politik luar negeri indonesia menganut azas Politik Luar Negeri yang Bebas dan Proaktif yang berarti :
Bebas artinya : 1. bebas menentukan hari depan nasib bangsanya sendiri tanpa campur tangan bangsa lain. 2. bebas tak mengikat salah satu kekuatan blok barat blok timur ataupun negara adikuasa. 3. bebas menentukan sikap apapun yang didasari Pancasila dan UUD45 dalam menghadapi berbagai mslh
Proaktif artinya : 1. tidak tinggal diam dalam menghadapi masalah internasional. 2. aktif ikut serta menciptakan ketertiban, perdamaian dunia, dan menegakkan keadilan dlm dunia internas 3. ikut aktif dalam setiap kegiatan internasional .
Modul PKn Kls XI Semester Genap Oleh Suhadi, S.Pd.
No comments:
Post a Comment