Periode pelaksanaan pelaksanaan demokrasi di Indonesia sejak orde lama, orde baru, dan reformasi
1. Periode demokrasi Liberal (1945-1959)
A. Masa pemerintahan pertama negara
1. Awal kemerdekaan Proklamasi 17 Agustus 1945, presiden yang untuk sementara memegang jabatan rangkap segera membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) tanggal 29 Agustus 1945dengan ketua Kasman Singodimedjo untuk membantu presiden.
2. untuk menghindari kekuasaan presiden yang terpusat, timbul usaha-usaha untuk membangun corak pemerintahan yang lebih demokratis, yaitu parlementer.
Usaha tersebut akhirnya mengkristal ketika pada tanggal 7 Oktober 1945lahir memorandum yang ditandatangani oleh 50 orang anggota KNIP, yang isinya:
a. Mendesak presiden agar menggunakan kekuasaan istimewanya untuk segera membentuk MPR.
b. Sebelum MPR terbentuk, hendaknya anggota-anggota KNIP di anggap sebagai MPR.
B. masa berlakunya konstitusi RIS 1945-1950
1. Bentuk negara adalah pederasi dengan 16 negara bagian.
2. Bentuk pemerintahan republik dengan sistem pemerintahan perlementer.
3. lembaga perwakilan ada 2 kamar atau bikameral yaitu DPR dan SENAT.
C. masa berlakunya UUDS 1950-1959
1. Bentuk negara kesatuan.
2. bentuk pemerintahan republik.
3. Bentuk kabinet parlementer dengan demokrasi liberal.
4. Dilaksanakan pemilu pertama tahun 1955 yang bertujuan.
a. memilih anggota DPR
b. memilih konstituan yang bertugas yang membuat UUD
5. Dilaksanakan dekrit presiden 5 Juli 1959 yang isinya:
a. berlakunya kembali UUD 1945 dan tidak berlakunya UUDS 1945
b. pembubaran konstituasi
c. segera di bentuk MPRS dan DPAS
2. Periode demokrasi terpimpin 1959-1965
• dengan dekrit presiden 1959sistem demokrasi liberal berakhir di ganti demokrasi terpimpin.
• menurut TAP MPRS / 1965 pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat jika tidak terccapai diserahkan kepada presiden untuk diambil keputusan
• masa demokrasi terpimpin ada 3 kekuatan yaitu presiden, angkatan darat, dan TKI
• DPR atau legislatif sangat lemah sebaliknya presiden sangat kuat.
• Presiden mengontrol semua politik nosional
• terjadi penyimpangan seperti
1. pengangkatan presiden seumur hidup
2. DPR hasil pemilu di bubarkan di ganti DPRGR oleh presiden
3. pancasila berubah menjadi nasakom
4. pelaksanaandemokrasi terpimpin cenderung pemusatan kekuasaan pada presiden
5. politik luar negri bebas aktif diselenggarakan dengan membentuk poros jakarta peking
6. Pemimpin lembaga tertinggi dan tinggi di jadikan menteri (pembantu presiden)
3. priode orde baru (1966-1998)
- Adanya Tri Tura yang isinya :
1. Bubarkan PKI
2. bersihkan kabinet dari unsur-unsur PKI
3. turunkan harga
- surat perintah 11 Meret 1966 menandai lahirnya ORBA pengganti ORLA.
- lahirnya ORBA koreksi ORLA dan bertekad melaksanakan Pancasila & UUD1945 sec. Murni & konsekwen
- pemerintahan ORBA memprioritaskan pembangunan ekonomi serta mengekang hak-hak politik rakyat.
- berhasil melaksanakan pemilu setiap 5 th. Sekali Golkar sebagai peserta yang mendominasi DPR & MPR.
- eksekutif sangat kuat sehingga seluruh lembaga di bawah kontrol eksekutif.
3. priode orde baru (1966-1998)
Penyelewengan - Penyelewengan Orba , seperti
1. kekuasaan terpusat pada presiden
2. Pemerintahan bersifat otoriter
3. menafsirkan Pancasila demi melanggengkan kepentingan kekuasaan
4. hak- hak politik rakyat dikebiri sehingga partisipasi politik rakyat tidak ada
Pemerintahan orde baru akhirnya tumbang setelah terjadi krisis ekonomi dan dilanjutkan krisis
multidimensional.
4. Priode era reformasi (1998-sekarang)
a. Reformasi adalah era kebangkitan demokrasi. Menurut Presiden Habiebie dalam pidatonya di depan DPR/MPR tanggal15 Agustus 1998, antara lain menyebutkan:
1. esensi reformasi naional adalah koreksi terencana, melembaga,dan berkesinambunganterhadap seluruh penyimpangan dibidang IPOLEKSOSBUD
2. sasarannya adalah agar bangsa indonesia bangkit kembali dalam suasana terbuka, teratur, dan demokratis
b. Reformasi ditandai lengsernya pemerintahan soeharto dan diganti Habibi.
c. Hasil-hasil perjuangan politik pada masa reformasi yang telah terelasasi adalah :
1. dibukanya kemerdekaan pers sebagai media komunikasi politik yang efektif.
2. kebebasan berpolitik, mendirirkan parpol, dan organisasi-organisasi lain.
3. upaya mewujudkan pemerintahan yan bersih dari KKN, berwibawa, dan bertanggungjawab.
4. kebijakan pemerintah yang memberi ruang gerak lebih luas terhadap hak untuk mengeluarkan pendapat.
5. adanya pembatasan jabatan presiden
6. dilaksanakan pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung.
Sumber : LKS PKn Kls. XI Oleh Suhadi, S.Pd.
1. Periode demokrasi Liberal (1945-1959)
A. Masa pemerintahan pertama negara
1. Awal kemerdekaan Proklamasi 17 Agustus 1945, presiden yang untuk sementara memegang jabatan rangkap segera membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) tanggal 29 Agustus 1945dengan ketua Kasman Singodimedjo untuk membantu presiden.
2. untuk menghindari kekuasaan presiden yang terpusat, timbul usaha-usaha untuk membangun corak pemerintahan yang lebih demokratis, yaitu parlementer.
Usaha tersebut akhirnya mengkristal ketika pada tanggal 7 Oktober 1945lahir memorandum yang ditandatangani oleh 50 orang anggota KNIP, yang isinya:
a. Mendesak presiden agar menggunakan kekuasaan istimewanya untuk segera membentuk MPR.
b. Sebelum MPR terbentuk, hendaknya anggota-anggota KNIP di anggap sebagai MPR.
B. masa berlakunya konstitusi RIS 1945-1950
1. Bentuk negara adalah pederasi dengan 16 negara bagian.
2. Bentuk pemerintahan republik dengan sistem pemerintahan perlementer.
3. lembaga perwakilan ada 2 kamar atau bikameral yaitu DPR dan SENAT.
C. masa berlakunya UUDS 1950-1959
1. Bentuk negara kesatuan.
2. bentuk pemerintahan republik.
3. Bentuk kabinet parlementer dengan demokrasi liberal.
4. Dilaksanakan pemilu pertama tahun 1955 yang bertujuan.
a. memilih anggota DPR
b. memilih konstituan yang bertugas yang membuat UUD
5. Dilaksanakan dekrit presiden 5 Juli 1959 yang isinya:
a. berlakunya kembali UUD 1945 dan tidak berlakunya UUDS 1945
b. pembubaran konstituasi
c. segera di bentuk MPRS dan DPAS
2. Periode demokrasi terpimpin 1959-1965
• dengan dekrit presiden 1959sistem demokrasi liberal berakhir di ganti demokrasi terpimpin.
• menurut TAP MPRS / 1965 pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat jika tidak terccapai diserahkan kepada presiden untuk diambil keputusan
• masa demokrasi terpimpin ada 3 kekuatan yaitu presiden, angkatan darat, dan TKI
• DPR atau legislatif sangat lemah sebaliknya presiden sangat kuat.
• Presiden mengontrol semua politik nosional
• terjadi penyimpangan seperti
1. pengangkatan presiden seumur hidup
2. DPR hasil pemilu di bubarkan di ganti DPRGR oleh presiden
3. pancasila berubah menjadi nasakom
4. pelaksanaandemokrasi terpimpin cenderung pemusatan kekuasaan pada presiden
5. politik luar negri bebas aktif diselenggarakan dengan membentuk poros jakarta peking
6. Pemimpin lembaga tertinggi dan tinggi di jadikan menteri (pembantu presiden)
3. priode orde baru (1966-1998)
- Adanya Tri Tura yang isinya :
1. Bubarkan PKI
2. bersihkan kabinet dari unsur-unsur PKI
3. turunkan harga
- surat perintah 11 Meret 1966 menandai lahirnya ORBA pengganti ORLA.
- lahirnya ORBA koreksi ORLA dan bertekad melaksanakan Pancasila & UUD1945 sec. Murni & konsekwen
- pemerintahan ORBA memprioritaskan pembangunan ekonomi serta mengekang hak-hak politik rakyat.
- berhasil melaksanakan pemilu setiap 5 th. Sekali Golkar sebagai peserta yang mendominasi DPR & MPR.
- eksekutif sangat kuat sehingga seluruh lembaga di bawah kontrol eksekutif.
3. priode orde baru (1966-1998)
Penyelewengan - Penyelewengan Orba , seperti
1. kekuasaan terpusat pada presiden
2. Pemerintahan bersifat otoriter
3. menafsirkan Pancasila demi melanggengkan kepentingan kekuasaan
4. hak- hak politik rakyat dikebiri sehingga partisipasi politik rakyat tidak ada
Pemerintahan orde baru akhirnya tumbang setelah terjadi krisis ekonomi dan dilanjutkan krisis
multidimensional.
4. Priode era reformasi (1998-sekarang)
a. Reformasi adalah era kebangkitan demokrasi. Menurut Presiden Habiebie dalam pidatonya di depan DPR/MPR tanggal15 Agustus 1998, antara lain menyebutkan:
1. esensi reformasi naional adalah koreksi terencana, melembaga,dan berkesinambunganterhadap seluruh penyimpangan dibidang IPOLEKSOSBUD
2. sasarannya adalah agar bangsa indonesia bangkit kembali dalam suasana terbuka, teratur, dan demokratis
b. Reformasi ditandai lengsernya pemerintahan soeharto dan diganti Habibi.
c. Hasil-hasil perjuangan politik pada masa reformasi yang telah terelasasi adalah :
1. dibukanya kemerdekaan pers sebagai media komunikasi politik yang efektif.
2. kebebasan berpolitik, mendirirkan parpol, dan organisasi-organisasi lain.
3. upaya mewujudkan pemerintahan yan bersih dari KKN, berwibawa, dan bertanggungjawab.
4. kebijakan pemerintah yang memberi ruang gerak lebih luas terhadap hak untuk mengeluarkan pendapat.
5. adanya pembatasan jabatan presiden
6. dilaksanakan pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung.
Sumber : LKS PKn Kls. XI Oleh Suhadi, S.Pd.
No comments:
Post a Comment